Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) TAMPINGAN
DESA TAMPINGAN
KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

BAB I
UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar (AD) BUM Desa sehingga isinya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

BAB II
ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Pasal 2

(1) Organisasi BUM Desa berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa
(2) Susunan organisasi BUM Desa terdiri dari :

a. Penasihat;
b. Pelaksana operasional; dan
c. Pengawas.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGELOLA/PENGURUS

Pasal 3

(1) Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:

a. Mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan BUM Desa; dan
b. Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa.

(2) Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:

a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa; dan
d. Mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

 

(3) Penasihat berwenang:

a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 4

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:

a. Mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan BUM Desa; dan
b. Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa.

(3) Pelaksana Operasional berkewajiban:

a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa kepada Kepala Desa setiap bulan;
b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa kepada Kepala Desa setiap bulan;
c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa sampai dengan akhir tahun kepada Kepala Desa; dan
e. Menyampaikan rencana kerja atau program kerja satu tahun ke depan dalam forum Musdes.

(4) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya berwenang:

a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat Desa;
b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Pasal 5

(1) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:

a. Mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan BUM Desa; dan
b. Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa.

(2) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:

a. Menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja, pertanggungjawaban dan rencana kerja BUM Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
b. Melakukan pengawasan baik secara financial maupun manajerial; dan
c. Melaporkan pertanggungjawaban tugas pengawasan terhadap BUM Desa kepada Kepala Desa.

(3) Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk:

a. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BUM Desa;
b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional; dan
d. Penyampaian pertanggungjawaban dan rencana kerja Pelaksana Operasional BUM Desa.

BAB IV
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA TAMPINGAN

Pasal 6

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas seorang Direktur, Manajer, Sekretaris, Bendahara Umum.
(2) Pelaksana Operasional BUM Desa dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
(3) Pelaksana Operasional BUM Desa dapat dipilih melalui pemilihan langsung dalam sebuah Musyawarah Desa atau melalui Tim Formatur yang dipilih melalui Musyawarah Desa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan pelaksana operasional BUM Desa akan diatur melalui Standard Operating Procedure (SOP).
(5) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
c. Berdomisili dan menetap di Desa;
d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
e. Pendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat dan/atau SMP tetapi mempunyai pengalaman dalam usaha;
f. Tidak terlibat dalam peredaran barang-barang terlarang
g. Paling rendah berusia 20 (dua puluh) tahun.

(5) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

a. Meninggal dunia;
b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
c. Mengundurkan diri;
d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka
f. Terlibat sebagai pemakai dan pengedar barang – barang terlarang

Pasal 7

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
(2) Susunan kepengurusan Pengawas minimal terdiri dari:

a. Ketua;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota;

(3) Pengawas BUM Desa dapat dipilih melalui pemilihan langsung dalam sebuah Musyawarah Desa atau melalui Tim Formatur yang dipilih melalui Musyawarah Desa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan Pengawas BUM Desa akan diatur melalui Standard Operating Procedure (SOP).
(5) Persyaratan menjadi Pengawas meliputi:

a. Penduduk Desa yang mempunyai jiwa kepedulian dan semangat untuk mengawasi BUM Desa;
b. Mempunyai kemampuan untuk melakukan pengawasan;
c. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
e. Tidak terlibat dalam peredaran barang-barang terlarang
f. Pendidikan minimal setingkat Diploma III.

(6) Pengawas BUM Desa dapat diberhentikan dengan alasan:

a. Meninggal dunia;
b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
c. Mengundurkan diri;
d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
f. Terlibat sebagai pemakai dan pengedar barang – barang terlarang.

BAB V
MASA BAKTI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 8

Masa bakti pengurus BUM Desa diatur sebagai berikut:

a. Penasehat dijabat oleh Kepala Desa secara ex-officio
b. Masa bakti Direktur BUM Desa selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali periode;
c. Masa bakti Manajer, sekretaris, bendahara dan staf Pelaksana operasional BUM Desa lainnya adalah sampai dengan usia 56 tahun; dan
d. Masa bakti Pengawas BUM Desa selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali periode.

Pasal 9

Seluruh pengurus BUM Desa akan dievaluasi dalam forum Musdes pada setiap akhir tahun kegiatan.

BAB VI
PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 10

BUM Desa menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum(serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
(1) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:

a. Air Bersih Desa;
b. Simpan pinjam modal usaha dan kredit barang;
c. Saprotan (sarana produksi pertanian) dan hasil pertanian
d. Pengelolaan sarana olahraga dan gedung serbaguna
e. Pengelolaan sampah.
f. Pasar desa / pasar rakyat
g. Jasa pembayaran online
h. Distributor sembako
i. Pengelolaan parkir
j. Lahan serbaguna
k. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
l. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

(2) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 11

(1) BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

a. Alat transportasi;
b. Perkakas pesta;
c. Gedung pertemuan;
d. Rumah toko;
e. Tanah milik BUM Desa; dan
f. Barang sewaan lainnya.

Pasal 12

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering)yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:

a. Jasa pembayaran listrik;
b. Jasa Angsuran Pinjaman; dan
c. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 13

(1) BUM Desa menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:

1. hasil pertanian, perikanan dan home industri ;
2. sarana produksi pertanian ;
3. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 14

(1) BUM Desa menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 15

(1) BUM Desa menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
(3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
b. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VIII
SUMBER PERMODALAN

Pasal 16

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
(2) Modal BUM Desa terdiri atas:
a. Penyertaan modal Desa; dan
b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
(4) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari:
a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
(5) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal desa, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
(6) BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa minimal 60%.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUM Desa.
(2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tampingan
Pada tanggal 20 Agustus 2020

Ketua BPD

Drs. H. Nuryadi

 

Kepala Desa Tampingan

Drs. H. Abdul Mujib