Perdes


KEPALA DESA TAMPINGAN
KECAMATAN BOJA
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA TAMPINGAN
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMPINGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, Desa       mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di Desa;

b.bahwa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumber daya alam, serta sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;

c. bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

 

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9 Seri E. No. 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Seri E No. 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri E No, 4);

16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 77 Seri E No.42, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 tahun 2016 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No 6);

 

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
3. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan , kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa TAMPINGAN dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan musyawarah desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan desa dan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahtearaan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN BUM DESA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk badan usaha yang disebut BUM Desa dengan nama BUM Desa “Karya Mandiri”.
(2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
(3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

 

Pasal 3

Pembentukan BUM Desa bertujuan:

a. meningkatkan perekonomian Desa;
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan
layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan dengan mempertimbangkan:

a. potensi usaha ekonomi Desa;
b. sumberdaya alam di Desa;
c. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
d. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
e. Penyertaan modal dari Pihak Ketiga dalam bentuk pembiayaan diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

(1) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pembentukan BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
b. Organisasi pengelola BUM Desa;
c. Modal usaha BUM Desa; dan
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

 

BAB III
KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUM Desa

 

Pasal 6

(1) BUM Desa terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Bentuk unit usaha BUM Desa dapat meliputi:

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasar- kan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 % (enampuluh perseratus), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

 

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 8

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 9

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:

a. Penasihat;
b. Pelaksana operasional; dan
c. Pengawas.

Pasal 10

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut kepengurusan pengelolaan usaha Desa; dan
b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 11

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah disepakati dalam musyawarah desa.
(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

(5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan;
c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 13

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
c. Berdomisili dan menetap di Desa;
d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
e. Pendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat dan/atau SMP tetapi mempunyai pengalaman dalam usaha;
f. Tidak terlibat dalam peredaran barang-barang terlarang
g. Paling rendah berusia 20 (dua puluh) tahun.

(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

a. Meninggal dunia;
b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
c. Mengundurkan diri;
d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
f. Terlibat sebagai pemakai dan pengedar barang – barang terlarang

Pasal 14

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:

a. Ketua;
b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
c. Sekretaris merangkap anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Peserta rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

a. Penasihat,
b. Pelaksana operasional,
c. Pengawas.

(5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum untuk:

a. Penetapan status pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

(6) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 15

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan Pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Modal dan Kekayaan BUM Desa

Pasal 16

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
(2) Selain Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :

a. Penyertaan modal Desa;
b. Penyertaan modal masyarakat Desa;
c. Hibah dari pihak ketiga;
d. Bantuan Dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
e. Hasil Usaha.

Pasal 17

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Kekayaan Desa yang dipisahkan yang berasal dari APB Desa;
b. Penyertaan Modal dari pihak ketiga;
c. Aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa saham yang berasal dari masyarakat.

Bagian Keempat
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

Pasal 18

(1) Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disepakati melalui musyawarah desa.
(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
(3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
(4) Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa
Pasal 19

BUM Desa yang dibentuk mempunyai unit usaha sebagai berikut :

a. Bisnis pelayanan umum (Serving) meliputi : air bersih Desa, usaha listrik desa, lumbung pangan, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
b. Bisnis Penyewaan (Renting) barang untuk melayani kebuituhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa, meliputi: alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa, dan barang sewaan lainnya.
c. Usaha Perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi: jasa pembayaran listrik, Jasa Angsuran Pinjaman, dan jasa pelayanan lainnya.
d. Bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi: hasil pertanian, sarana produksi pertanian, kegiatan bisnis produktif lainnya.
e. Bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.

Pasal 20

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
(3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:

a. Air Minum Desa;
b. Simpan pinjam modal usaha dan kredit barang;
c. Saprotan (sarana produksi pertanian) dan hasil pertanian
d. Pengelolaan sarana olahraga dan gedung serbaguna
e. Pengelolaan sampah.
f. Pasar desa / pasar rakyat
g. Jasa pembayaran online
h. Distributor sembako
i. Pengelolaan parkir
j. Lahan serbaguna
k. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
l. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Bagian Keenam
Strategi Pengelolaan BUM Desa

Pasal 21

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
c. Pembentukan BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
d. Kajian/analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

 

Bagian Ketujuh
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 22

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 23

Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dimanfaatkan untuk:

a. Pengembangan usaha;
b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin berupa hibah, bantuan sosial atau kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Kesembilan
Kepailitan BUM Desa

Pasal 24

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
(2) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutup kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
(3) BUM Desa yang tidak dapat menutup kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
(4) BUM Desa yang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa melalui musyawarah desa.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 25

(1) Pengawas melaporkan hasil evaluasi kinerja pelaksana operasional BUM Desa kepada Kepala Desa.
(2) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Kepala Desa.
(3) Unit-unit usaha berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pelaksana operasional BUM Desa.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 26

Pengawasaan pelaksanaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama dilaksanakan oleh BPD dan Masyarakat. (mencari referensi)

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa TAMPINGAN.

Ditetapkan di TAMPINGAN
pada tanggal 27 September 2020
Kepala Desa TAMPINGAN,

Diundangkan di TAMPINGAN
Pada tanggal 27 September
Sekretaris Desa TAMPINGAN,