SK Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMPINGAN
KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 140 / 09 / 2020

TENTANG
KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) “BERKAH MANDIRI”
DESA TAMPINGAN KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA TAMPINGAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Berkah Mandiri”;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Berkah Mandiri” Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights ( Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 77 Seri E No.42, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri E No, 4)
19. Peraturan Desa Tampingan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tampingan Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tampingan Tahun 2020 Nomor 05);
20. Peraturan Desa Tampingan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tampingan Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tampingan Tahun 2020 (Lembaran Desa Tampingan Tahun 2020 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KESATU : Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDes ”Berkah Mandiri” Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

KETIGA : Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi badan yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

KEEMPAT : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:

a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus;
b. Penetapan status pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes; dan
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BUMDes ”Berkah Mandiri”.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tampingan
Pada tanggal : 21 Agustus 2020

KEPALA DESA TAMPINGAN

 

Drs. H. ABDUL MUJIB

Diundangkan di : Tampingan
Pada tanggal : 22 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA

DEVI INDRIYANI

Salinan Disampaikan Kepada Yth.
Bupati Kendal;
Kepala Bapermades Kabupaten Kendal;
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal;
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal;
Camat Boja;
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tampingan;
Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMPINGAN
NOMOR : 140 / 09 / 2020
TENTANG : PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “BERKAH MANDIRI”